Penulis: Muhammad Reza (Pengamat Sosial-Politik Universitas Ibnu Chaldun. S1: Ilmu Politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. S2: Pemikiran Politik Islam Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

OPINI, Perspektif.co.id - Beberapa waktu terakhir publik dibuat ramai oleh gaya Menteri Keuangan, Yudhi Sadewa Purbaya, yang tampil dengan gestur dan retorika tak lazim untuk seorang teknokrat. Ucapannya lugas, nadanya tegas, dan gerak-geriknya lebih menyerupai sosok jalanan yang spontan ketimbang pejabat birokratis.

Ia marah di depan kamera, menegur langsung bawahannya, menabrak hierarki birokrasi yang kaku. Sebagian orang menilainya berani dan otentik, sebagian lain justru menganggap ini hanya gaya yang dikemas rapi untuk kamera.

Fenomena seperti ini bukan hal baru. Kita sudah pernah melihat gaya serupa pada Ahok, yang mempopulerkan marah di depan publik sebagai simbol ketegasan, Tri Rismaharini, yang memadukan luapan emosi dan empati di lapangan, hingga Jokowi, yang lebih dulu membuka jalan lewat politik blusukan.

Gaya kepemimpinan yang akrab dengan kamera, menampilkan pemimpin yang turun langsung dan merakyat. Kini pola itu dilanjutkan oleh figur-figur baru seperti Dedi Mulyadi (KDM) di Jawa Barat dan Purbaya di tingkat nasional. Bedanya, gaya kepemimpinan kini makin terformat oleh kamera dan algoritma media sosial, yang bukan hanya menampilkan realitas, tetapi turut mengonstruksi figur karismatik.

Di titik inilah muncul apa yang bisa disebut showman leader, tipe pemimpin yang memadukan kerja dan pertunjukan, di mana aksi politik tak lagi sekadar memecahkan masalah, melainkan juga membentuk persona publik.

Dalam komunikasi politik, gaya seperti ini bisa disebut sebagai politik performatif, ketika tindakan pemimpin bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tapi juga untuk memproduksi citra. Di era media sosial, citra adalah mata uang politik paling berharga. Masyarakat yang jenuh terhadap pejabat berjas rapi dan berbahasa normatif kini lebih menyukai figur yang tampak spontan, emosional, dan manusiawi.

Secara psikologis, publik kita memang terpesona oleh figur yang menampilkan keaslian emosional (emotional authenticity). Mereka ingin pemimpin yang mirip kita (bisa marah), kecewa, mengumpat, atau turun langsung ke lapangan. Gaya seperti ini memuaskan kebutuhan emosional masyarakat akan representasi diri dalam kekuasaan. Ini yang dalam psikologi sosial disebut identifikasi simbolik, ketika publik melekatkan harapan dan identitasnya pada figur yang dirasa sejalan dengan emosinya.

Namun secara sosiologis, fenomena ini juga menandai pergeseran dari politik rasional ke politik teatrikal. Masyarakat kini tak lagi menilai kebijakan dari substansinya, melainkan dari bagaimana kebijakan itu dipentaskan. Kamera menjadi instrumen baru legitimasi. Bukan lagi apa yang dikerjakan, melainkan bagaimana ia tampak bekerja.

Padahal esensi kepemimpinan tidak terletak pada gestur heroik, melainkan pada kemampuan mengubah sistem. Pemimpin sejati bukan yang paling sering turun ke gorong-gorong, marah di depan publik, atau membawa kamera ke mana-mana, melainkan yang berani menendang benalu di institusinya, menata ulang sistem yang rusak, dan tetap bekerja meski tanpa sorotan kamera.

Tulisan ini tentu bukan hendak menghakimi Menkue Purbaya. Kepemimpinannya bahkan belum genap dua bulan, dan publik masih patut berharap ada terobosan nyata dari gaya blak-blakan itu. Namun harapan harus tetap berjarak dari euforia. Karena setiap kali kamera dinyalakan, selalu ada kemungkinan realitas berubah menjadi kekecewaan

Kita memang sudah muak dengan birokrat berwajah lembut namun licin di balik meja. Tapi kita juga perlu waspada terhadap kebalikannya,  pejabat yang berwajah keras tapi miskin arah. Di antara dua ekstrem itu, seharusnya ada ruang ketiga, yaitu kepemimpinan yang tegas tapi reflektif, otentik dan tidak teatrikal, populer tapi tetap rasional.

Mungkin di situlah tantangan terbesar Purbaya, dan kita semua sebagai penonton politik, untuk tidak lagi terperangkap dalam pesona artifisial kepemimpinan performatif, melainkan kembali melihat inti, apakah kebijakan itu benar-benar menyehatkan sistem, memperbaiki moral birokrasi, dan membawa manfaat nyata bagi rakyat?***