Perspektif.co.id - Indonesia menghadapi ancaman ganda, bencana alam besar dan tekanan ekonomi yang terus memburuk.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Prof. Syafruddin Karimi menilai banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan lagi sekadar peristiwa lingkungan, tetapi pukulan serius terhadap ekonomi masyarakat.
“Bencana ini tidak hanya menghancurkan rumah dan lahan pertanian; ini menggerus masa depan ekonomi ribuan keluarga,” ujar Syafruddin pada Rabu (3/12).
Ia menegaskan pemerintah tidak lagi memiliki ruang untuk menunda, dan penetapan status bencana nasional merupakan langkah yang wajib diambil.
Menurutnya, dengan status tersebut, mobilisasi sumber daya dapat dilakukan lebih cepat sehingga proses pemulihan ekonomi berjalan terstruktur.
“Tanpa keputusan itu, dampak jangka panjangnya bisa jauh lebih berbahaya. Bencana hari ini berpotensi menghancurkan produktivitas dan stabilitas ekonomi nasional,” katanya.
Syafruddin memperingatkan bahwa sejumlah daerah terdampak kini berada dalam posisi tidak berdaya. Ia menilai pemerintah perlu segera bertindak sebelum kondisi masyarakat benar-benar kolaps.
“Kita tidak perlu menunggu mereka angkat bendera putih,” tegasnya.
Di sisi lain, tekanan ekonomi nasional juga terus meningkat. Lemahnya daya beli masyarakat membuat serapan kredit sulit tumbuh. Undisbursed loan kini mencapai sekitar Rp2.400 triliun, sementara pertumbuhan kredit hanya sekitar 7 persen. Penerimaan PPN juga merosot hampir 20 persen pada semester pertama tahun ini.
Di kelas menengah, situasi tidak lebih baik. Lebih dari 10 juta masyarakat middle-income mengalami penurunan kelas ekonomi dan beralih pada pembiayaan alternatif seperti pinjaman online, pegadaian, hingga skema bayar-tunda. Tabungan masyarakat turun drastis dari rata-rata Rp3 juta pada 2019 menjadi hanya sekitar Rp1 juta.
Kondisi pasar tenaga kerja pun kian berat, dengan sulitnya penciptaan lapangan kerja baru. Sementara itu, cadangan devisa Bank Indonesia yang sebelumnya berada di level 149 miliar dolar AS turun di tengah tekanan eksternal.
“Debt service ratio pemerintah juga masih berada di atas 20 persen. Sinyal ini menunjukkan ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja,” ujar Syafruddin.
Ia mengingatkan, bencana yang terjadi di wilayah sentra pangan seperti Sumatra berpotensi memicu inflasi baru. Bila tidak ditangani secara luar biasa, sambungnya, target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah dapat gagal tercapai.
“Ini bukan lagi peringatan, tetapi alarm keras bagi kita semua. Pemerintah harus bergerak,” tutupnya.***
