Perspektif.co.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyatakan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza akan secara resmi diumumkan pada awal 2026. Badan tersebut digadang-gadang menjadi pilar utama skema gencatan senjata dan tata kelola baru di Jalur Gaza.
"Kita akan melakukannya awal tahun depan. Dewan Perdamaian akan menjadi salah satu dewan paling legendaris yang pernah ada," ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (10/12).
Trump menjelaskan Dewan Perdamaian Gaza dirancang sebagai badan pengawas pemerintahan di wilayah tersebut. Dewan ini akan diisi para pemimpin dari negara-negara yang dinilai memiliki pengaruh besar di panggung internasional.
"Pada dasarnya, itu akan diisi kepala negara-negara terpenting. Mereka semua ingin berada di dalamnya," kata Trump, seperti dikutip Anadolu Agency.
Dalam proposal gencatan senjata yang diajukan Trump untuk Jalur Gaza, Dewan Perdamaian menjadi salah satu komponen kunci. Badan ini direncanakan berperan sebagai mitra pendukung dalam administrasi Gaza dan pengawasan implementasi kesepakatan di lapangan.
Trump juga telah menegaskan dirinya akan memimpin langsung Dewan Perdamaian Gaza. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai daftar nama kepala negara atau tokoh internasional yang akan bergabung sebagai anggota.
Sempat beredar kabar bahwa mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dipertimbangkan menjadi salah satu anggota. Namun, sejumlah laporan media pada Selasa (9/12) menyebut pencalonan Blair ditolak karena tidak mendapat restu dari beberapa negara Arab-Muslim.
Rekam jejak Blair dinilai menjadi salah satu faktor penolakan, terutama perannya dalam invasi AS dan sekutu ke Irak pada 2003. Selain itu, ia juga dianggap gagal menjalankan mandat sebagai utusan Kuartet untuk Timur Tengah.
Dengan rencana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada awal 2026, spekulasi mengenai komposisi keanggotaan dan sejauh mana efektivitas badan tersebut dalam meredakan konflik di kawasan diperkirakan akan terus mengemuka di kalangan diplomasi internasional.
