CHINA , Perspektif.co.id - Pemerintah China secara mendadak mengumumkan pemberlakuan zona larangan terbang selama 40 hari di wilayah udara lepas pantai Shanghai. Kebijakan ini memicu spekulasi luas karena tidak disertai penjelasan resmi, sementara durasi dan cakupan wilayahnya dinilai tidak lazim.
Pembatasan tersebut diumumkan melalui Pemberitahuan kepada Penerbang atau Notice to Airmen (NOTAM), sebuah mekanisme yang umumnya digunakan sebelum pelaksanaan latihan militer atau uji coba sistem persenjataan. Zona larangan ini berlaku sejak 27 Maret hingga 6 Mei 2026 dan mencakup lima area dengan total jangkauan sekitar 340 mil.
Meski lazim digunakan dalam konteks militer, pemberitahuan kali ini tidak menjelaskan tujuan spesifik penutupan wilayah udara tersebut. Kondisi ini membuat sejumlah analis militer menduga adanya agenda strategis yang lebih besar di balik kebijakan tersebut.
Purnawirawan Kapten Angkatan Laut AS, Jim Fanell, menilai langkah tersebut sangat mungkin berkaitan dengan rencana latihan militer besar yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Zona penutupan tersebut kemungkinan besar terkait dengan latihan yang akan datang seperti Latihan Misi Keadilan sebelumnya,” ujarnya.
Latihan yang dimaksud merujuk pada operasi berskala besar yang terakhir digelar pada Desember tahun lalu, yang melibatkan manuver udara dan laut di sekitar Taiwan. Latihan tersebut dikenal bersifat provokatif dan kerap meningkatkan ketegangan kawasan.
Senada dengan itu, pakar keamanan dari International Assessment and Strategy Center, Rick Fisher, menyebut durasi 40 hari memberikan peluang bagi militer China untuk menguji operasi berintensitas tinggi secara berkelanjutan.
“Latihan Tentara Pembebasan Rakyat selama 40 hari akan memberi militer China kesempatan untuk berlatih tempo operasi tinggi atau operasi berkelanjutan untuk kemungkinan rencana invasi Taiwan,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa lokasi zona larangan terbang tersebut memiliki nilai strategis, termasuk potensi untuk menghambat pergerakan militer Amerika Serikat dari Korea Selatan menuju kawasan operasi di sekitar Taiwan.
Secara geografis, area yang ditutup meliputi wilayah udara dan perairan di Laut Kuning yang berbatasan dengan Korea Selatan, memanjang ke selatan melalui Laut China Timur dekat Shanghai, hingga ke perairan yang berdekatan dengan Jepang. Kawasan ini merupakan jalur strategis baik untuk kepentingan militer maupun penerbangan sipil internasional.
Meski demikian, kebijakan ini tidak sepenuhnya menghentikan penerbangan sipil. Pesawat komersial masih diperbolehkan melintas dengan koordinasi khusus, meskipun pengawasan di wilayah tersebut diperketat secara signifikan.
Langkah ini juga terjadi di tengah dinamika kawasan yang meningkat. Dalam beberapa pekan terakhir, Jepang menjadi sasaran retorika keras dari China setelah pengumuman Tokyo terkait pengerahan rudal jarak jauh.
Menariknya, kebijakan penutupan wilayah udara ini muncul setelah penurunan aktivitas militer udara China di sekitar Taiwan. Dalam kurun waktu 10 hari sebelumnya, tidak terdeteksi adanya penerbangan pesawat tempur China di wilayah tersebut, setelah hampir dua tahun rutin melakukan patroli intensif.
Biasanya, pemberitahuan larangan terbang oleh China hanya berlangsung dalam hitungan hari. Namun, durasi hingga 40 hari dalam kasus ini dinilai tidak biasa, sehingga memperkuat dugaan adanya agenda militer besar yang sedang dipersiapkan.
