Garut, Perspektid.co.id - Peringatan kewaspadaan kembali disuarakan kepada warga Garut dan daerah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk setiap kali hujan lebat mengguyur kawasan hulu. Ingatan publik masih lekat pada peristiwa 20 September 2016, ketika banjir bandang dari hulu Cimanuk melesat deras dan meluluhlantakkan ribuan rumah di tujuh kecamatan.
Saat itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 27 September 2016 mencatat 35 orang meninggal dunia, 19 orang masih dinyatakan hilang, dan 35 warga mengalami luka-luka. Lebih dari 2.500 warga terpaksa mengungsi. Total 2.511 rumah terdampak, dengan 858 di antaranya rusak berat. Bagi warga Garut, peristiwa tersebut dikenang sebagai banjir terparah dalam sejarah Cimanuk.
Secara nasional, hingga September 2016 BNPB mendata 574 kejadian banjir di berbagai daerah. Angka ini menjadi yang tertinggi dibanding beberapa jenis bencana lain, seperti puting beliung (446 kejadian), tanah longsor (382), kebakaran hutan dan lahan (168), banjir disertai longsor (46), gelombang pasang (19), gempa bumi (10), hingga letusan gunung api (7).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat debit aliran Sungai Cimanuk pada malam kejadian melonjak hingga sekitar 905 meter kubik per detik. Padahal, dalam kondisi normal, debit sungai berkisar 605 meter kubik per detik. Lonjakan debit dipicu curah hujan ekstrem di kawasan Gunung Papandayan yang mencapai 255 milimeter per hari, jauh di atas rata-rata harian sekitar 50 milimeter dan melampaui rekor sebelumnya yang hanya sekitar 100 milimeter.
Bagi warga di bantaran sungai, air bah datang sangat cepat. Sejumlah saksi mata menggambarkan luncuran air seperti gelombang besar yang menyapu apa pun di jalurnya. Seorang korban bernama Wawan menuturkan, dalam hitungan dua menit, ketinggian air di rumahnya sudah mencapai sekitar satu meter. Tak sampai lima menit, air menenggelamkan atap rumah-rumah di sekitarnya.
Jajang, warga lain yang selamat, mengaku tak sanggup lagi tinggal di pinggir sungai. “Saya tidak mau lagi tinggal di sana. Maunya direlokasi ke tempat yang betul-betul aman,” ungkapnya. Ia menceritakan hanya bisa menyelamatkan diri setelah memanjat atap dan melompat ke lokasi yang lebih tinggi.
Perdebatan soal pemicu banjir bandang Cimanuk mengemuka tak lama setelah kejadian. Dari sudut pandang Pemerintah Kabupaten Garut, perilaku manusia di kawasan hulu dianggap berperan besar. Bupati Garut saat itu, Rudy Gunawan, menuding maraknya penebangan liar sebagai salah satu faktor kunci.
“Ini akibat banyaknya pembalakan liar di hulu,” ujarnya. Rudy mengungkapkan, tutupan hutan di bagian hulu Sungai Cimanuk sudah banyak berganti menjadi hamparan kebun hortikultura berdaun hijau muda yang menutupi lereng curam hingga kemiringan sekitar 45 derajat.
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat–Banten mencatat, kebun-kebun sayuran di lereng tersebut menyumbang erosi dan sedimentasi sangat tinggi, mencapai sekitar 434 ton per hektare. Sedimentasi itu mengendap di alur sungai dan menurunkan kapasitas tampung Cimanuk.
Dari sisi tata kelola wilayah, Deputi Penanggulangan Darurat BNPB Tri Budiarto menilai banjir bandang di Garut tak lepas dari pengelolaan DAS yang tidak memadai. “Secara ekologi, banjir terjadi ketika kapasitas sungai tidak mampu menampung limpasan air yang masuk,” kata Tri. Ia mendorong pemerintah daerah menjadikan pengelolaan DAS sebagai prioritas, bukan sekadar respons setelah bencana.
Peringatan dini terkait risiko di DAS Cimanuk sejatinya sudah disuarakan sejak lama. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat mengaku sudah mengingatkan potensi bencana besar di sekitar Cimanuk sejak awal 2000-an.
“Sejak 2002 kami menemukan ada perubahan besar dalam tata guna lahan. Hal itu sangat jelas terlihat dari citra satelit,” ujar Ketua Walhi Jabar, Dadan Ramdan.
Menurut Dadan, hasil pantauan lapangan menunjukkan alih fungsi yang masif. Kawasan yang seharusnya dipertahankan sebagai hutan lindung menyusut drastis, sementara pembangunan justru mengarah pada perluasan areal wisata dan pertumbuhan bangunan di tepi sungai.
Ia menilai, kebijakan tata ruang telah banyak ditabrak. “Pemerintah mestinya menjaga kawasan hutan lindung minimal sekitar delapan puluh tiga persen. Tapi kita melihat kebijakan di lapangan tidak mendukung ke arah itu,” ucapnya.
Walhi juga mendata berkurangnya luasan hutan di wilayah Bayongbong, Cikajang, Pasirwangi, serta di sekitar Gunung Cikuray, Guntur, dan Darajat. Menyusutnya tutupan hutan di kawasan-kawasan tersebut berdampak langsung pada kemampuan lahan menyerap air hujan.
KLHK mencatat luas kawasan hulu DAS Cimanuk sekitar 60 ribu hektare, yang dikelilingi Gunung Papandayan, Cikuray, dan Guntur. Air hujan yang jatuh di lereng-lereng ini bermuara ke Sungai Cimanuk. Dari luasan tersebut, tingkat sedimentasi dikategorikan tinggi karena tutupan vegetasi kurang, sementara kemiringan lereng di banyak titik mencapai hingga 45 persen.
Kebun hortikultura di hulu sub-DAS Cimanuk tercatat mencakup sekitar 28.777 hektare, hampir setengah dari total wilayah hulu. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat, Anang Sudarna, menyimpulkan, kondisi hulu Sungai Cimanuk sudah tergolong rusak berat.
Secara geomorfologi, jarak antara kaki lereng dan daerah lembah di kawasan ini relatif pendek. Saat hujan deras turun dalam waktu lama, air akan mengalir sangat cepat dari lereng ke alur sungai, seolah “dikejar” oleh gravitasi tanpa banyak hambatan vegetasi.
Momentum itu terjadi pada malam 20 September 2016. Curah hujan ekstrem di hulu Papandayan memicu kenaikan debit Cimanuk hingga 905 meter kubik per detik, jauh di atas debit normal. Dalam beberapa jam, aliran itu berubah menjadi gelombang banjir bandang yang melesat ke hilir, menghantam permukiman warga pada dini hari ketika banyak orang sedang tertidur.
Ratusan rumah porak poranda, puluhan nyawa melayang, dan Garut memasuki babak duka yang membekas hingga kini. Peristiwa di DAS Cimanuk kembali menjadi pengingat bahwa eksploitasi ruang dan alam tanpa kendali akan berbalik menjadi ancaman bagi kehidupan manusia.
