Perspektif.co.id - Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) kembali berkumpul membahas eskalasi konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam pertemuan tertutup yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12), para kiai sepuh menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran serius dalam pengambilan keputusan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Melalui juru bicara forum yang juga Jubir Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid atau Gus Muid, para kiai menyatakan memperoleh indikasi kuat bahwa sejumlah keputusan penting diambil secara keliru dan perlu diklarifikasi secara menyeluruh di tingkat organisasi.
“Forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” ujar Gus Muid membacakan salah satu butir kesimpulan forum, Sabtu malam.
Meski begitu, Forum Sesepuh & Mustasyar NU juga menilai proses pemakzulan terhadap Gus Yahya tidak sejalan dengan aturan main organisasi sebagaimana tertuang dalam AD/ART NU. Para kiai menganggap langkah pencopotan yang sudah diumumkan sebagian pihak belum menempuh prosedur yang semestinya.
“Forum merekomendasikan agar Rapat Pleno untuk menetapkan PJ (Ketua Umum) tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” tegas Gus Muid.
Forum tersebut mengajak seluruh pihak yang berkonflik untuk menahan diri, menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah-langkah yang berpotensi memperuncing ketegangan. Para sesepuh menegaskan, penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui jalur internal NU, tanpa melibatkan institusi di luar struktur jam’iyyah.
“Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” kata Gus Muid.
Sejumlah tokoh penting hadir dalam forum Tebuireng tersebut. Di antaranya Shohibul Bait dan Shohibul Hajat KH Umar Wahid dan KH Abdul Hakim Mahfudz. Dari jajaran sesepuh dan Mustasyar NU tampak KH Ma’ruf Amin yang bergabung melalui sambungan daring, KH Said Aqil Siradj, KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Abdullah Ubab Maimoen (via Zoom), Hj Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, serta Hj Mahfudloh Wahab.
Dari unsur Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, hadir antara lain H Mohammad Nuh, H Nur Hidayat, KH Ali Akbar Marbun, KH Said Asrori, KH Yahya Cholil Staquf, KH Mu’adz Thohir, H Amin Said Husni, dan H Sumantri. Sementara itu, forum menunjuk tiga juru bicara yakni HM Abdul Mu’id Lirboyo, H Abdurrahman Kautsar Ploso, dan KH Imron Mutamakkin Pasuruan.
Kisruh di tubuh PBNU mengemuka setelah beredarnya dokumen risalah rapat harian Syuriyah PBNU yang digelar pada 20 November 2025. Dalam dokumen tersebut, forum Syuriyah meminta Gus Yahya mengundurkan diri atau diberhentikan dari posisi Ketua Umum PBNU dalam waktu tiga hari. Risalah itu ditandatangani Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar.
Sejumlah alasan dikemukakan sebagai dasar desakan pemakzulan, antara lain tuduhan keterkaitan Gus Yahya dengan jaringan zionisme internasional serta dugaan pelanggaran tata kelola keuangan PBNU. Isu ini kemudian memicu pertentangan tajam di internal organisasi.
Beberapa hari setelahnya, pada Rabu (26/11), terbit surat edaran PBNU dengan tanda tangan elektronik Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir, bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/202. Surat itu menyatakan bahwa Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU.
Gus Yahya merespons dengan tegas. Ia menolak mundur dan menyebut surat tersebut tidak sah menurut ketentuan organisasi. Ia menegaskan masih berstatus sebagai Ketua Umum PBNU yang sah, sekaligus melakukan langkah balik di internal Tanfidziyah.
Dalam rapat harian Tanfidziyah yang digelar di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Jumat (28/11), dan dipimpin langsung olehnya, Gus Yahya memutuskan mencopot Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU, serta memberhentikan Gudfan Arif dari posisi Bendahara Umum PBNU. Keputusan ini menambah panjang daftar gesekan di lingkaran kepemimpinan puncak.
Sementara itu, pada 29 November 2025, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar muncul ke publik dan menyampaikan pernyataan yang mempertegas posisi Syuriyah. Ia menyebut kepemimpinan PBNU secara formal telah beralih ke tangan Rais Aam sejak 26 November 2025.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” ujar Miftachul Akhyar dalam keterangannya.
Merespons memanasnya situasi, sejumlah kiai sepuh kemudian menggagas pembentukan Forum Musyawarah Sesepuh Nahdlatul Ulama untuk mendorong upaya islah. Forum ini diprakarsai oleh KH Anwar Manshur (Lirboyo) dan KH Nurul Huda Djazuli (Ploso), dan telah mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, pada Senin (30/11). Sedikitnya sepuluh kiai mengikuti pertemuan tersebut, baik secara langsung maupun daring, untuk mencari jalan damai di tengah konflik kepemimpinan PBNU.
Lewat forum di Tebuireng, para kiai sepuh kembali menegaskan pentingnya penyelesaian konflik secara konstitusional dan bermartabat. Mereka mendorong semua pihak menunda langkah-langkah politik yang berpotensi memperuncing perpecahan, sambil membuka ruang klarifikasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada Gus Yahya melalui mekanisme organisasi yang sah.
