JAKARTA, Perspektif.co.id - Pemerintah mengungkap fakta mengejutkan di balik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ribuan dapur operasional dihentikan sementara. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan sebanyak 2.162 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG terpaksa ditutup sementara akibat belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Penutupan ini terjadi di tengah besarnya skala program yang telah menjangkau puluhan juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga Senin (30/3/2026), pemerintah mencatat program MBG telah menjangkau sekitar 61,68 juta penerima manfaat yang tersebar di 38 provinsi, dengan total 26.066 dapur yang telah beroperasi.
Namun, dari jumlah tersebut, ribuan dapur harus dihentikan sementara operasionalnya. Rinciannya terdiri dari 1.789 dapur berstatus suspend, 368 dapur menerima peringatan pertama (SP1), dan lima dapur mendapat peringatan kedua (SP2).
"Sebanyak 26.066 SPPG telah beroperasi. Dengan 2.162 ditutup sementara. Yang di-suspend 1.789, (dapat) SP1 368, (dapat) SP2 5. Totalnya 2.162," kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Ia menegaskan, langkah penghentian sementara ini diambil sebagai bagian dari upaya penertiban dan peningkatan kualitas, khususnya terkait standar higiene dan sanitasi yang wajib dipenuhi oleh setiap dapur MBG.
Menurutnya, dapur-dapur yang belum memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta ketentuan lainnya tidak bisa dibiarkan tetap beroperasi karena menyangkut kualitas makanan yang dikonsumsi masyarakat.
"Ini yang enggak tertib, belum memenuhi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan lain-lain. Jadi kita terus-menerus melakukan penyempurnaan," ujarnya.
Zulkifli menambahkan bahwa sebagian besar dapur yang dihentikan berstatus suspend, yang berarti masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum kembali diizinkan beroperasi. Namun, ia mengingatkan bahwa penutupan permanen bisa dilakukan jika pengelola tidak melakukan pembenahan.
"Tapi 1.789 di-suspend agar bisa diperbaiki. Kalau enggak diperbaiki ya kita tutup," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa faktor administratif dan teknis menjadi penyebab utama penutupan sementara ribuan dapur tersebut.
Ia menyebut banyak dapur yang belum memiliki SLHS, atau masih dalam proses pengajuan namun belum terbit dalam waktu yang ditentukan. Kondisi ini membuat operasional dapur harus dihentikan sementara meskipun secara fasilitas dinilai sudah memadai.
"Yang pertama karena belum daftar SLHS. Kemudian ada juga yang sudah daftar SLHS tapi satu bulan tidak keluar. Jadi meskipun ada SPPG yang bagus sekali, SLHS-nya tidak keluar nih satu bulan, kita suspend dulu," ujar Dadan.
Selain persoalan administrasi, temuan makanan yang tidak sesuai standar selama pelaksanaan program juga menjadi sorotan. Bahkan, sejumlah kasus sempat viral di media sosial dan memicu perhatian publik terhadap kualitas menu yang disajikan.
"Kalau di selama Ramadan kemarin kan ada 62 SPPG yang menghasilkan menu kurang sesuai. Nah, itu yang membuat ramai media sosial, kita hentikan dulu supaya mereka memperbaiki diri," kata Dadan.
