GARUT, Perspektif.co.id - Sebuah video yang memperlihatkan dugaan intimidasi terhadap warga Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, viral di media sosial. Peristiwa itu mencuat setelah seorang warga disebut mengunggah keluhan soal pembangunan desa yang dinilai tidak maksimal, termasuk rencana perbaikan jalan yang belum terealisasi. Video amatir tersebut pertama kali beredar dari unggahan akun Facebook bernama Holis Muhlisin, lalu menyebar luas setelah diposting ulang sejumlah akun media sosial, salah satunya akun Instagram @garut_digital.id.
Dalam potongan rekaman yang beredar, tampak seorang pria berkaos bergambar karakter anime (disebut warganet sebagai kaos “One Piece”) mendatangi seorang pria lain yang terlihat lebih banyak diam. Pria berkaos itu diduga merupakan anak kepala desa setempat. Ia juga terlihat datang bersama beberapa orang yang disebut sebagai anggota keluarganya. Situasi dalam video tampak memanas karena ada beberapa pihak yang ikut menyudutkan warga tersebut, termasuk seorang perempuan yang terdengar melontarkan kata-kata bernada kasar.
Salah satu kalimat yang disorot publik adalah ucapan bernada merendahkan yang terekam dalam video, “Mau apa? mau tenar di media sosial? udah jago?” sebagaimana dikutip dari unggahan ulang yang ramai dibagikan warganet. Banyak pengguna media sosial menilai percakapan tersebut menunjukkan tekanan psikologis terhadap warga yang menyampaikan kritik, bukan ruang dialog yang sehat terkait aspirasi pembangunan desa.
Kasus ini kemudian memicu gelombang komentar warganet. Sejumlah akun menuntut aparat dan pemerintah daerah turun tangan, mulai dari memeriksa dugaan intimidasi hingga mendorong audit pengelolaan dana desa. Narasi “audit kepala desanya” ramai muncul di kolom komentar unggahan ulang video tersebut, meski hingga kini belum ada informasi resmi yang memastikan adanya pelanggaran pengelolaan anggaran.
Di sisi lain, isu ini kembali mengangkat perdebatan tentang hak warga desa untuk menyampaikan kritik dan memperoleh informasi publik terkait penggunaan anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat desa memiliki hak “meminta dan mendapatkan informasi” dari pemerintah desa serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. (Peraturan BPK) Selain itu, pengelolaan keuangan desa diatur untuk berjalan dengan asas transparan dan akuntabel, termasuk prinsip partisipatif dalam tata kelola anggaran.
Hingga Sabtu (3/1/2026), materi yang beredar luas masih berupa potongan video dari media sosial dan unggahan ulang sejumlah akun. Dalam penelusuran pemberitaan publik yang memuat video tersebut, belum terlihat keterangan resmi dari pemerintah desa setempat maupun pernyataan aparat penegak hukum terkait langkah tindak lanjut, termasuk apakah ada laporan yang masuk atau pemeriksaan yang dilakukan.
Di media sosial, sebagian warganet juga menyoroti bahwa kritik warga soal pembangunan desa seharusnya dijawab dengan klarifikasi program, rencana kerja, dan data penggunaan anggaran—bukan tekanan personal. Mereka menilai insiden ini menjadi ujian bagi pemerintah desa untuk menunjukkan keterbukaan informasi sekaligus menjaga ruang kritik warga tetap aman.
