JAKARTA, Perspektif.co.id - Tekanan kenaikan harga minyak dunia akibat pecahnya perang di Timur Tengah dinilai mulai menghadirkan risiko serius bagi anggaran negara. Ketika lonjakan harga energi terus berlanjut, kemampuan APBN untuk mempertahankan subsidi energi, terutama bahan bakar minyak bagi masyarakat, disebut bisa semakin tertekan. Jika ruang fiskal menyempit dan pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, efek berantainya diperkirakan tidak hanya memukul konsumsi rumah tangga, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi secara lebih luas.
Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, mengingatkan bahwa kenaikan harga energi bersubsidi akan langsung menyalurkan tekanan ke inflasi. Menurut dia, dampaknya tidak berhenti pada kenaikan biaya transportasi atau distribusi, melainkan bisa menjalar ke harga kebutuhan pokok yang selama ini sangat sensitif terhadap pergerakan ongkos energi. Dalam situasi seperti itu, daya beli masyarakat berpotensi tergerus, terutama pada kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan terhadap gejolak harga.
“Kalau (harga energi subsidi) dinaikkan ini juga akan bawa dampak inflasi yang mungkin cukup tinggi, kemudian juga daya beli menurun, beban ratusan rakyat kecil semakin berat,” kata Fahmy.
Risiko itu dinilai semakin besar karena wacana kenaikan harga BBM muncul menjelang periode mudik dan Hari Raya Lebaran, saat konsumsi masyarakat biasanya meningkat. Fahmy menilai momentum tersebut sangat tidak ideal untuk penyesuaian harga energi, sebab inflasi musiman yang lazim terjadi saat hari besar keagamaan bisa bertemu dengan inflasi akibat kenaikan BBM. Kondisi itu dapat memunculkan tekanan ganda yang lebih berat terhadap belanja rumah tangga.
“Cukup riskan juga kalau itu dinaikkan sekarang. Apalagi kenaikannya nanti bersama dengan hari raya. Nah hari raya ini kan mesti terjadi inflasi, maka terjadi double counting inflation,” ujarnya.
Pandangan yang lebih keras disampaikan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira. Ia menilai kenaikan harga BBM akibat lemahnya kemampuan APBN menopang subsidi berpotensi mendorong ekonomi Indonesia ke arah perlambatan tajam, bahkan membuka jalan menuju resesi. Menurut Bhima, apabila harga BBM naik, tingkat inflasi tahunan bisa melonjak ke kisaran 6% hingga 8%, sementara konsumsi masyarakat akan tertahan dan permintaan industri melemah.
Dalam skenario itu, sektor usaha disebut akan menghadapi tekanan berlapis, mulai dari biaya operasional yang naik hingga turunnya penyerapan pasar. Imbasnya, gelombang pemutusan hubungan kerja diperkirakan sulit dihindari, termasuk pada sektor manufaktur dan perdagangan yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja.
“Ujungnya PHK naik tajam di semua sektor termasuk industri manufaktur, dan perdagangan,” kata Bhima.
Ia juga menyoroti dampak sosial-ekonomi yang lebih panjang. Ketika tekanan harga semakin tinggi dan lapangan kerja melemah, kelompok kelas menengah yang sebelumnya masih bertahan dinilai bisa tergelincir menjadi rentan miskin, bahkan jatuh ke garis kemiskinan. Pelemahan daya beli dalam skala besar inilah yang kemudian disebut berpotensi menyeret perekonomian ke fase resesi.
“Jumlah kelas menengah yang turun jadi rentan dan miskin naik signifikan, Indonesia bisa masuk resesi ekonomi,” ucap Bhima.
Karena itu, para ekonom meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif agar lonjakan harga minyak dunia tidak langsung berujung pada kenaikan harga BBM domestik. Salah satu opsi yang didorong ialah realokasi atau refocusing anggaran dari sejumlah program besar agar ruang fiskal tetap tersedia untuk menahan gejolak subsidi energi. Dalam ulasan detikFinance, Bhima menilai pengendalian inflasi saat ini lebih mendesak ketimbang menjalankan program belanja tertentu seperti Makan Bergizi Gratis maupun Koperasi Desa Merah Putih.
“Menjaga inflasi lebih utama dibanding MBG untuk saat ini karena force majeure,” kata Bhima.
Fahmy pun melihat pemerintah sedang berada dalam posisi yang dilematis, antara menjaga daya beli masyarakat atau mempertahankan ruang anggaran bagi program prioritas. Namun dalam kondisi tekanan harga minyak global yang meningkat, ia menilai langkah mengalihkan sebagian anggaran demi menahan harga BBM subsidi akan menjadi pilihan yang lebih aman bagi perekonomian domestik.
“Disarankan agar refocusing ya, anggaran yang besar, jadi tidak perlu menaikkan harga BBM subsidi,” pungkas Fahmy.
