TANGERANG, Perspektif.co.id — Di tengah banjir bandang yang kembali menerjang sejumlah kawasan di Sumatra, peristiwa ini dibaca bukan semata gejala alam, melainkan peringatan panjang tentang renggangnya hubungan manusia, kebijakan dan lingkungan.
Air yang menyeret lumpur, kayu, dan puing rumah juga menyeret pertanyaan lama: sejauh mana negara benar-benar belajar dari bencana?
Pertanyaan itu menjadi inti bahasan dalam seminar internasional yang digelar STISNU Nusantara Kota Tangerang, Minggu pagi (21/12), bertajuk From Disaster to Resilience: Governance, Public Policy, and National Solidarity.
Forum yang berlangsung daring ini mempertemukan akademisi lintas disiplin untuk membedah bencana Sumatra dari sudut pandang tata kelola, kebijakan publik, ekonomi politik, hingga kohesi sosial—melampaui hitungan korban dan kerusakan.
Seminar dipandu Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam STISNU Nusantara, Perwita Suci, yang sejak awal menekankan agar diskusi bergerak dari empati ke refleksi kritis.
“Bencana selalu menguji bukan hanya kapasitas negara, tetapi juga solidaritas masyarakat,” ujarnya membuka forum.
Tiga narasumber dihadirkan. Dirga Maulana, akademisi lulusan Tsinghua University, mengulas kebijakan publik dan tata kelola lingkungan. Ararat Kostanian, akademisi asal Armenia yang tengah menempuh doktoral di Universitas Islam Internasional Indonesia, membahas modal sosial dan kohesi kebangsaan.
Sementara Abdul Hakim, pengajar Perbandingan Politik STISNU Kota Tangerang serta penulis isu sosial-politik, menempatkan bencana Sumatra dalam bingkai ekonomi politik dan sejarah kebencanaan nasional.
Ararat membuka dengan nada optimistis di tengah kabar duka. Menurutnya, Indonesia memiliki modal sosial relatif kuat dibanding negara rawan bencana lain; modal yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan nyata dalam praktik keseharian.
“Dalam banyak peristiwa bencana di Indonesia, kita melihat respons masyarakat yang cepat, spontan, dan lintas identitas,” ujarnya.
Ia menunjuk gelombang bantuan warga dalam bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Padang belakangan ini sebagai pola yang berulang.
“Ini bukan romantisme. Ini adalah fakta sosiologis yang harus diakui dan dirawat,” katanya.
Namun Ararat mengingatkan, modal sosial tidak boleh terus diperas untuk menutup kekosongan kebijakan negara.
Berbeda dengan Ararat yang menekankan kekuatan komunitas, Dirga Maulana mengarahkan sorotan pada negara dan desain kebijakan.
“Bencana sering diperlakukan sebagai kejutan. Padahal, dalam banyak kasus, ia adalah akumulasi dari kebijakan yang buruk atau abai,” kata Dirga.
Ia menyinggung lemahnya koordinasi pusat–daerah dalam tata ruang dan pengelolaan lingkungan, serta menekankan pentingnya mitigasi berbasis komunitas yang bekerja jauh sebelum air meluap.
“Merawat hutan bukan isu lingkungan semata. Ia adalah kebijakan publik yang berdampak langsung pada keselamatan warga,” ujarnya.
Abdul Hakim mengajak peserta menoleh ke tsunami Aceh 2004—titik balik kebencanaan Indonesia yang melahirkan institusi, regulasi, dan narasi ketangguhan. Dua dekade berselang, ia mempertanyakan internalisasi pelajaran tersebut.
“Kita punya lembaga, kita punya regulasi, kita punya narasi ketangguhan. Tapi orientasi kita masih sangat reaktif,” katanya.
Dalam kerangka ekonomi politik, ia menilai bencana Sumatra 2025 tak terpisahkan dari logika pembangunan yang menempatkan pertumbuhan di atas keberlanjutan.
“Bencana bukan hanya soal alam. Ia adalah produk keputusan politik,” tegasnya.
Momentum kritis muncul saat peserta menanyakan alasan bencana Sumatra belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Pertanyaan ini membuka perbincangan tentang batas administratif dan kalkulasi politik dalam mendefinisikan krisis kemanusiaan. Dirga menekankan urgensi memusatkan kemanusiaan di atas prosedur.
“Dalam konteks kemanusiaan, kita tidak bisa terlalu kaku pada prosedur,” ucapnya.
Abdul Hakim menambahkan, solidaritas internasional bukan tanda kegagalan negara, melainkan pengakuan sifat universal kemanusiaan; dengan tata kelola yang transparan, bantuan luar justru memperkuat kapasitas nasional.
Benang merah diskusi mengerucut: ketahanan sosial Indonesia tidak lahir dari satu aktor. Ia terbentuk dari tarik-menarik antara masyarakat yang solid, kebijakan publik yang tertinggal, dan struktur ekonomi politik yang belum berpihak pada keberlanjutan. Banjir bandang di Sumatra—seperti banyak bencana sebelumnya—kembali menyingkap paradoks negeri ini: solidaritas publik yang kuat, tetapi tata kelola yang kerap rapuh.
Seminar ini tidak menawarkan resep instan. Ia justru mengingatkan bahwa ketangguhan sejati bertopang pada keberanian mengubah cara pandang negara terhadap bencana—bukan takdir yang diterima, melainkan peringatan yang menuntut perubahan.
