JAKARTA, Perspektif.co.id - Presiden Prabowo Subianto mengakui persoalan serius dalam penyaluran Dana Desa yang dinilai tidak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama satu dekade terakhir. Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026), saat membahas strategi pendanaan program Koperasi Merah Putih (KMP).
“Selama ini 10 tahun kita harus akui banyak dana tersebut tidak sampai ke rakyat,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Ia menyinggung fakta bahwa tidak sedikit kepala desa yang terseret persoalan hukum akibat penggunaan Dana Desa yang bermasalah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola dan mekanisme distribusi anggaran belum berjalan optimal.
“Ini dibuktikan dengan banyak sekali kepala desa yang terpaksa berhadapan dengan hukum karena tidak dapat pertanggungjawabkan dengan baik penggunaan dana tersebut,” ujarnya.
Prabowo menegaskan pemerintah akan melakukan penguatan arah kebijakan agar anggaran yang selama ini digelontorkan benar-benar menyentuh masyarakat. Dalam konteks itu, ia memaparkan percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen distribusi ekonomi baru di tingkat desa.
Ia menyebut dalam dua bulan mendatang jumlah KMP akan bertambah hingga ratusan unit di berbagai daerah. Saat ini, menurutnya, telah terbentuk sekitar 30 ribu koperasi berikut gudang dan fasilitas pendukung lainnya.
“Dan ini semua anggarannya dari mana? Anggarannya sudah ada, karena 10 tahun kita sudah beri Dana Desa kepada desa-desa kita. 10 tahun sudah kita berikan dan sekarang kita akan mengarahkan,” kata Prabowo.
Presiden memerinci, setiap Koperasi Merah Putih nantinya dilengkapi gudang penyimpanan, fasilitas cold storage, serta gerai layanan masyarakat. KMP juga akan menghadirkan farmasi desa dengan obat generik murah, klinik desa, hingga layanan pembiayaan ultra mikro untuk menekan praktik rentenir.
“Di situ akan ada farmasi desa murah, obat generik akan sampai, akan ada klinik desa, akan ada gerai untuk super micro-financing untuk membantu menghilangkan peran rentenir,” ujar Prabowo.
Ia juga memastikan skema pembiayaan melalui koperasi tersebut akan disertai subsidi dan bunga yang sangat ringan. Pemerintah, lanjutnya, ingin memastikan barang-barang bersubsidi dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa celah kebocoran.
“Kita akan beri bunganya yang sangat-sangat mudah, sangat ringan untuk mereka-mereka. Semua barang subsidi akan punya akses, rakyat akan punya akses langsung, sehingga tidak ada penyelewengan, tidak ada kebocoran,” tegasnya.
