JAKARTA,Perspektif.co.id - Pemerintah menyatakan sebagian besar sekolah yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sudah kembali dapat digunakan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, total 85% sekolah yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut telah bisa beroperasi.
Mu’ti memaparkan, capaian pemulihan operasional sekolah berbeda-beda di tiap provinsi. Di Aceh, sekolah yang sudah bisa beroperasi mencapai 2.226 sekolah (81%); di Sumatera Barat 380 sekolah (86%); dan di Sumatera Utara 902 sekolah (95%). “Total keseluruhan sekolah yang sudah bisa beroperasi 85%,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (30/12/2025).
Dalam kesempatan yang sama, Mu’ti juga menyampaikan skala dampak bencana terhadap layanan pendidikan. Ia menyebut total ada 4.149 sekolah terdampak, terdiri dari 2.756 sekolah di Aceh, 443 sekolah di Sumatera Barat, dan 950 sekolah di Sumatera Utara.
Meski sebagian besar sekolah sudah mulai pulih, pemerintah mengakui masih ada satuan pendidikan yang belum bisa digunakan karena kerusakan berat. “Masih ada 54 yang memang belum bisa kita gunakan karena kerusakan sangat serius, ada sekolah rusak total sehingga belajar di tenda,” ujar Mu’ti.
Sebagai solusi sementara agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, Kemendikdasmen menyiapkan 54 tenda untuk sekolah yang mengalami kerusakan parah. Rinciannya, 14 tenda di Aceh, 21 tenda di Sumatera Barat, dan 19 tenda di Sumatera Utara.
Mu’ti menambahkan, proses pembersihan dan pemulihan fisik sekolah masih berlangsung di sejumlah lokasi. Pemerintah mencatat masih ada 587 sekolah yang dalam proses pembersihan, dengan rincian 516 sekolah di Aceh, 42 sekolah di Sumatera Barat, dan 29 sekolah di Sumatera Utara. “Proses pembersihan terus kami lakukan… tingkat kerusakan dampak banjir sangat berat, prosesnya membutuhkan waktu lebih lama,” kata Mu’ti.
Pemerintah menargetkan aktivitas belajar mengajar dapat mulai berjalan kembali pada 5 Januari 2026, meski pelaksanaannya menyesuaikan kondisi lapangan di tiap wilayah. “Selama proses ini, kami melakukan beberapa kegiatan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat belajar, yang kita rencanakan dimulai pada 5 Januari 2026 yang akan datang,” ujar Mu’ti.
Kelonggaran juga diberikan untuk meringankan beban siswa yang terdampak bencana. Mu’ti menegaskan, peserta didik tidak harus kembali ke pola sekolah “normal” seperti sebelum bencana, termasuk soal atribut sekolah. “Karena kondisi yang berbeda-beda, mereka tidak harus belajar sebagaimana yang normal. Artinya, mereka boleh saja tidak pakai seragam, boleh saja tidak pakai sepatu, dan yang lain-lainnya, termasuk kurikulumnya juga kita rancang secara khusus,” ucapnya.
Keterangan tersebut disampaikan Mu’ti dalam jumpa pers di lingkungan BNPB, Jakarta Timur, pada Selasa (30/12/2025), yang membahas progres pemulihan layanan dasar pascabencana, termasuk sektor pendidikan.
