Perspektif.co.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana di Sumatra. Permintaan itu disampaikan AHY saat rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), yang juga membahas percepatan pemulihan pascabencana lewat pembangunan hunian sementara dan penataan kebutuhan infrastruktur dasar.
Di forum tersebut, AHY menekankan percepatan bukan hanya soal mengejar jumlah unit, melainkan juga kualitas desain dan mitigasi risiko. “Kita tidak ingin hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik sekaligus mencegah timbulnya bencana berikutnya,” kata AHY.
AHY menilai rumah kategori rusak berat tetap menjadi fokus utama dalam fase pemulihan awal. Namun ia mengingatkan, percepatan perbaikan untuk rumah rusak ringan juga bisa memberi dampak cepat bagi pengurangan beban pengungsian. Menurutnya, bila perbaikan rumah rusak ringan dipercepat, warga bisa lebih cepat kembali ke rumah sehingga tekanan terhadap camp pengungsian ikut turun.
“Secara intuisi, rumah rusak berat jadi prioritas. Namun jika rumah rusak ringan bisa segera diperbaiki, pengungsi dapat lebih cepat kembali ke rumah masing-masing sehingga beban camp pengungsian berkurang,” ujarnya.
Selain menyorot PKP, AHY juga mendorong kesiapan lintas-kementerian yang berkaitan langsung dengan tata kelola pembangunan pascabencana. Ia menyebut Kementerian ATR/BPN perlu menyiapkan tata ruang serta ketersediaan lahan untuk relokasi maupun pembangunan perumahan permanen, agar proses rekonstruksi berjalan rapi dan tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.
Dalam konteks eksekusi lapangan, AHY turut menyinggung peran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan kementerian teknis lain sesuai fungsi masing-masing, agar pembangunan hunian dan infrastruktur pendukung bisa dipercepat sekaligus terintegrasi dengan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Dorongan percepatan itu muncul di tengah agenda pemerintah yang menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) dalam skala besar di wilayah terdampak. Salah satu rujukan target yang beredar adalah 44.045 unit huntara yang diproyeksikan dibangun di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, lengkap dengan rincian sebaran yang menempatkan Aceh sebagai porsi terbesar.
Di saat yang sama, dukungan pembangunan juga datang dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui skema dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN. CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan penganggaran CSR BUMN sekitar Rp1 triliun untuk pembangunan hunian dan fasilitas pendukung pascabencana di wilayah Sumatra. “Kami pada saat ini sudah menargetkan untuk pengeluaran dari CSR seluruh BUMN kurang lebih kita anggarkan Rp 1 triliun,” ujar Rosan dalam paparan yang dikutip dari siaran langsung rapat.
Rosan menyebut Danantara menargetkan pembangunan 15.000 unit hunian yang tersebar di tiga provinsi, yakni Aceh 12.000 unit, Sumatera Utara 2.000 unit, dan Sumatera Barat sekitar 500 unit, dengan target waktu tiga bulan. Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Danantara akan menyerahkan 600 unit hunian kepada pemerintah daerah. (detikfinance)
Tak hanya unit rumah, Rosan menyebut paket dukungan turut mencakup fasilitas pendukung untuk kebutuhan harian warga di lokasi hunian, mulai dari taman bermain, jaringan Wi-Fi, musala, dapur umum, hingga fasilitas sanitasi. “Dan tidak hanya hunian Danantara saja… kita serahkan ada taman bermain, jaringan Wi-Fi, musala, dapur umum… dan toilet dan kamar mandi,” kata Rosan.
