Perspektif.co.id - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak pernah—dan tidak akan—memakai Golkar sebagai kendaraan untuk melancarkan kepentingan pribadi maupun urusan bisnis. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I 2025 Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Di hadapan kader, Bahlil meminta agar seluruh jajaran internal ikut mengawasi dan berani menegur bila suatu saat ia melenceng. Ia menyampaikan permintaan singkat namun tegas, “Tolong ingatkan saya,” seraya menekankan bahwa Golkar tidak akan ia jadikan alat untuk mengurus kepentingan pribadinya, terlebih menyangkut usaha.
Bahlil juga mengingatkan batas yang menurutnya harus dijaga oleh semua pengurus: partai tidak boleh dikelola untuk melayani satu kelompok tertentu. Ia menekankan Golkar harus kembali pada garis perjuangan (khittah) untuk kepentingan publik, bukan menjadi ruang “titipan” kepentingan bisnis. “Kelompok-kelompok bisnis enggak boleh,” ucap Bahlil dalam pernyataannya di forum Rapimnas.
Dalam sambutannya, Bahlil turut menyinggung soal identitas Golkar sebagai partai yang, menurutnya, lahir dari rakyat dan untuk rakyat. Ia menolak adanya klaim kepemilikan oleh golongan tertentu, apalagi keluarga tertentu, karena yang berhak merasa memiliki partai adalah rakyat yang menjadi basis dan keluarga besar partai.
Nada serupa ia pakai ketika menyinggung kultur organisasi. Bahlil meminta kader tidak mengkultuskan individu dan tidak memelihara kultur feodal dalam mesin partai. Dalam pandangannya, marwah partai dijaga bukan dengan memperbesar figur, tetapi dengan ketaatan pada aturan, mekanisme, dan disiplin organisasi yang konsisten.
Bahlil juga menggarisbawahi bahwa dirinya tidak membutuhkan kader mengurus urusan personal. Ia mengaku terbiasa mandiri sejak kecil dan tidak ingin ada energi organisasi yang habis untuk melayani kepentingan privat seorang ketua umum. “Saya dilahirkan bukan untuk diurus, tapi untuk mengurus,” ucapnya.
Pesan itu, menurut Bahlil, harus berlaku untuk semua. Jika ketua umum saja tidak boleh menyeret partai untuk kepentingan pribadi dan bisnis, maka seluruh struktur di bawahnya juga wajib menjaga jarak yang sama. Ia mengingatkan, partai adalah aset bersama yang harus dipakai untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat—bukan untuk memuluskan agenda individu, kelompok, atau jejaring usaha.
Pernyataan Bahlil tersebut mendapat respons meriah dari peserta Rapimnas di ruangan rapat, sebagaimana dilaporkan kantor berita ANTARA. Di titik ini, Bahlil seolah ingin mengunci pesan internal: Golkar harus tampil inklusif, rapi secara tata kelola, dan tegas menolak konflik kepentingan—terutama di tengah sorotan publik terhadap relasi politik dan bisnis.
