Perspektif.co.id - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026), dengan titik massa di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) dan kawasan Silang Selatan Monas, Gambir. Aksi tersebut dibawa Perhimpunan Ojek Online Indonesia bersama sejumlah elemen massa, dengan tuntutan utama soal pembatasan potongan tarif aplikator. 

Di lokasi, massa menyuarakan desakan agar potongan yang dipungut aplikator dipangkas menjadi maksimal 10 persen. Salah satu relawan Perhimpunan Ojek Online (O2), Regar, menilai pemotongan yang berjalan selama ini terlalu besar dan menekan penghasilan harian pengemudi. “Harus 10 persen. Potongan 10 persen. Selama ini kan 30 persen…” kata Regar dalam pernyataan yang dikutip CNNIndonesia.com. 

Tak berhenti pada isu potongan, massa juga membawa tuntutan perlindungan sosial bagi pengemudi. Dalam keterangan yang beredar, tuntutan itu mencakup jaminan sosial seperti BPJS, serta kebutuhan dasar lain—di antaranya akses pendidikan dan perumahan—yang mereka minta hadir sebagai bagian dari perlindungan kerja di sektor ekonomi gig.

Massa juga menyinggung persoalan perlindungan saat bekerja di jalan. Mereka menyebut klaim asuransi kecelakaan bagi pengemudi masih kerap sulit direalisasikan, sehingga aspek keselamatan dan jaminan saat mengalami risiko kerja dinilai perlu diperjelas lewat regulasi yang lebih tegas. 

Aksi di sekitar Kedubes AS turut diwarnai tuntutan yang tidak lazim untuk isu ketenagakerjaan domestik. Ketua Umum O2 Indonesia, Cecep Saripudin, menyatakan salah satu poin tuntutan massa adalah meminta Amerika Serikat “membebaskan” Presiden Venezuela Nicolas Maduro. “Iya, salah satu tuntutan kami juga adalah bagaimana bebaskan Maduro,” ujar Cecep di depan Kedubes AS. 

Cecep juga menegaskan tuntutan utama massa tetap terkait kesejahteraan pengemudi ojol. Ia mendorong “negara hadir” melalui regulasi yang mengatur tata kelola dan perlindungan pengemudi platform, termasuk skema yang lebih adil terkait pendapatan dan potongan. 

Seiring aksi berlangsung, kepolisian menyiapkan pengamanan besar. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menyampaikan, sebanyak 1.541 personel gabungan dikerahkan dari unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus, hingga jajaran polsek untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman dan kondusif. 

Reynold menekankan seluruh personel pengamanan tidak dibekali senjata api dan diminta mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta profesional. “Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” ujarnya. 

Polisi juga mengimbau massa menjaga ketertiban dan menghindari provokasi. Rekayasa lalu lintas di sekitar titik aksi diberlakukan secara situasional menyesuaikan eskalasi massa, sementara masyarakat diminta mempertimbangkan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan. 

Sempat terjadi penutupan akses di Jalan Medan Merdeka Selatan arah MH Thamrin selama massa berkumpul di sekitar Kedubes AS. Namun, pada sore hari, arus lalu lintas kembali dibuka setelah massa membubarkan diri secara tertib, dengan pembukaan jalan terpantau sekitar pukul 15.15 WIB. 

Aksi ini kembali menegaskan isu “ongkos kerja” di ekonomi platform yang terus menjadi sorotan. Bagi pengemudi, besaran potongan, kepastian aturan tarif layanan, serta perlindungan sosial dipandang menentukan kelayakan pendapatan—terutama di tengah kebutuhan biaya hidup yang terus naik dan risiko kerja di jalan yang tak kecil.