Jakarta, Perspektif.co.id – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Gus Irawan, setelah sebelumnya menilai banjir di wilayah tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan. Pengakuan itu ia sampaikan saat meninjau langsung lokasi terdampak di Desa Aek Garoga, Batang Toru, Senin (1/12/2025).
“Pak, saya surprise, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Bukan berarti kami tak peduli,” ujar Suharyanto di hadapan pemerintah daerah dan warga. Ia menegaskan, kunjungannya ke Tapanuli Selatan dan kawasan lain di Sumatera Utara merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam membantu penanganan bencana. “Kami tentu saja hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat,” imbuhnya.
Meski demikian, pemerintah belum menetapkan banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sebagai bencana nasional. Suharyanto menjelaskan, status tersebut memiliki kriteria khusus yang hingga kini baru pernah diterapkan pada pandemi Covid-19 dan tsunami Aceh 2004.
“Yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan Covid-19. Sementara bencana-bencana tsunami 2004. Hanya dua itu yang bencana nasional,” kata Suharyanto dalam konferensi pers daring di Jakarta, dikutip Sabtu (29/11/2025).
Ia mengingatkan, beberapa bencana besar lain seperti gempa Palu, gempa NTB, dan gempa Cianjur tetap ditangani secara masif tanpa menggunakan status bencana nasional. Menurutnya, penetapan status nasional mempertimbangkan sejumlah faktor, mulai dari skala korban hingga tingkat kesulitan akses ke lokasi terdampak.
“Mungkin skala korban ya, kemudian juga kesulitan akses. Rekan-rekan media bisa bandingkan saja dengan kejadian sekarang ini,” ujarnya.
Suharyanto menilai, situasi bencana di Sumatera saat ini sudah lebih terkendali dibandingkan kesan awal yang beredar luas di media sosial.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan-rekan media hadir di lokasi, kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius di Tapanuli Tengah. Yang lain kan relatif,” kata dia.
Karena itu, pemerintah menetapkan status penanganan bencana tetap berada di tingkat provinsi, dengan dukungan penuh dari pusat. Suharyanto menegaskan, tidak adanya label bencana nasional tidak berarti negara absen dalam penanganan.
“Buktinya bahwa Presiden sendiri membantu besar-besaran, kemudian TNI–Polri mengerahkan alutsista besar-besaran, kami pun mengerahkan segala kekuatan ke sini,” tegasnya.
BNPB melaporkan, hingga 1 Desember 2025, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 442 jiwa. Sementara itu, total korban hilang di tiga provinsi tersebut tercatat 402 orang.
Dari Pos Pendukung Nasional di Tapanuli Utara, Suharyanto memaparkan bahwa di Sumatera Utara saja, korban meninggal dunia bertambah menjadi 217 orang setelah tim SAR gabungan kembali menemukan jenazah korban yang sebelumnya dilaporkan hilang. Para korban tersebar di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Kota Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias.
Selain itu, di Sumatera Utara masih terdapat 209 warga yang dinyatakan hilang, menyusul laporan keluarga kepada posko darurat di berbagai kabupaten/kota. Pengungsi juga tersebar di sejumlah titik, antara lain 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.
Di Aceh, korban meninggal tercatat 96 jiwa dengan 75 orang masih hilang. Korban tersebar di 11 kabupaten/kota, yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Gayo Lues, Subulussalam, dan Nagan Raya, dengan total pengungsi sekitar 62.000 kepala keluarga.
Sementara di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 129 jiwa, dengan 118 orang masih hilang dan 16 orang dilaporkan luka-luka. Para korban tersebar di Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Padang Pariaman, Tanah Datar, Pasaman Barat, Pasaman, Solok, Kota Solok, dan Pesisir Selatan, dengan total pengungsi mencapai 77.918 jiwa.
BNPB menegaskan, seluruh unsur pemerintah daerah, TNI–Polri, Basarnas, kementerian/lembaga, serta relawan terus dikerahkan untuk mempercepat pencarian korban hilang, menjamin pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, dan membuka akses ke wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Operasi ini disebut akan terus dipacu seiring berjalannya hari ketujuh status darurat bencana di kawasan terdampak.
