Perspektif.co.id - Penanganan bencana hidrometeorologis berupa banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatra—Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat—telah berjalan lebih dari sebulan sejak akhir November. Di tengah upaya pemulihan yang masih berlangsung, data korban dan dampak kerusakan terus diperbarui, sementara pemerintah mulai menggeser fokus dari tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Data terbaru menunjukkan korban meninggal telah mencapai 1.140 jiwa, dengan 163 orang masih dinyatakan hilang dalam proses pencarian. (Databoks) Seiring itu, beban sosial-ekonomi juga membesar karena ratusan ribu warga terdampak harus meninggalkan rumahnya dan bergantung pada dukungan layanan dasar serta logistik bantuan.
Pemerintah pusat menyatakan sebagian wilayah terdampak kini mulai memasuki fase transisi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa peralihan status ini menjadi sinyal kemajuan penanganan pascabencana, meski sejumlah daerah masih memperpanjang kondisi tanggap darurat agar benar-benar siap masuk tahap pemulihan jangka menengah. “Saat ini lebih dari separuh kabupaten/kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Pratikno dalam konferensi pers, Senin (29/12/2025).
Dalam paparan yang sama, pemerintah merinci status penanganan lintas provinsi: di Aceh terdapat kabupaten/kota yang sudah masuk transisi dan sebagian lainnya masih dalam tanggap darurat; situasi serupa juga terjadi di Sumatra Utara dan Sumatra Barat dengan komposisi daerah yang berbeda. Pemerintah menekankan, perpanjangan status di sejumlah wilayah dilakukan agar pemulihan berjalan lebih terukur—mulai dari akses transportasi, layanan kesehatan, hingga komunikasi.
Dari sisi layanan dasar dan aktivitas ekonomi, pemulihan bertahap terus dikejar. Pemerintah melaporkan percepatan pemulihan fasilitas layanan kesehatan dan penguatan dukungan komunikasi di area yang belum sepenuhnya pulih, termasuk penambahan perangkat konektivitas di titik-titik yang masih terdampak. Di saat bersamaan, pasar tradisional di sejumlah wilayah mulai dibersihkan dan dioperasikan kembali agar sirkulasi ekonomi harian warga dapat bergerak, terutama untuk kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya.
Namun, skala kerusakan infrastruktur dan permukiman membuat proses pemulihan tidak sederhana. Laporan perkembangan menyebut dampak bencana mencakup kerusakan rumah warga dalam jumlah besar, fasilitas publik yang terdampak, hingga putusnya jembatan dan ruas jalan di beberapa titik—yang berimbas langsung pada distribusi logistik serta mobilitas warga dan aparat di lapangan. Situasi ini juga menjelaskan mengapa fase pemulihan tidak hanya soal pembersihan material bencana, tetapi juga pemulihan fungsi layanan pemerintahan serta rantai pasok ekonomi lokal.
Salah satu temuan paling krusial dalam pembaruan data adalah adanya desa yang terdampak ekstrem hingga disebut “hilang”. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan total 22 desa dinyatakan hilang imbas banjir bandang dan longsor, dengan sebaran terbanyak di Aceh. “Data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13… di Sumatera Utara ada 8. Di Sumatera Barat ada 1,” kata Tito dalam keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Tito juga menyoroti dampak terhadap tata kelola pemerintahan desa. Disebutkan terdapat 1.580 kantor desa terdampak sehingga aktivitas pemerintahan di level desa tidak berjalan normal. Untuk mempercepat pemulihan administrasi dan pelayanan publik desa, Kemendagri menyiapkan dukungan personel, termasuk mengirim 1.054 personel Praja IPDN untuk membantu administrasi dan menghidupkan kembali roda pemerintahan desa yang terdampak.
Di sisi hunian, pemerintah mendorong percepatan pembangunan tempat tinggal sementara sekaligus persiapan hunian tetap. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pemerintah membahas akselerasi pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam keterangannya, Teddy menyampaikan target pembangunan 15.000 unit hunian dan menyatakan gelombang awal segera siap digunakan.
“(Sebanyak) 500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini dan dilengkapi dengan sanitasi air bersih, rumah ibadah, listrik, jaringan wifi, serta fasilitas untuk anak-anak,” ujar Teddy.
Masih dalam keterangan yang sama, pemerintah juga menyebut pembangunan hunian sementara lainnya yang tersebar di tiga provinsi terdampak sedang berjalan, serta pembangunan hunian tetap mulai digarap dengan mempertimbangkan lokasi yang tidak rawan bencana, akses yang memadai, serta kedekatan dengan pusat aktivitas warga. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia) Langkah ini penting bukan hanya untuk pemulihan sosial, tetapi juga untuk memulihkan produktivitas—warga bisa kembali bekerja, anak-anak kembali bersekolah, dan aktivitas ekonomi lokal kembali menemukan ritmenya.
