JAKARTA, Perspektif.co.id - Perbedaan potensi tanggal perayaan Idul Fitri 2026 kembali menjadi perhatian publik setelah Muhammadiyah lebih dulu menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama masih menunggu hasil sidang isbat yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 19 Maret 2026, untuk menentukan secara resmi kapan umat Islam di Indonesia merayakan Lebaran tahun ini.
Idul Fitri 2026 memang diperkirakan akan berlangsung pada pekan depan. Namun hingga kini pemerintah belum menetapkan tanggal pasti karena masih menunggu proses penentuan awal bulan Syawal melalui sidang isbat yang akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.
Penetapan Lebaran melalui sidang isbat merupakan prosedur yang rutin dilakukan pemerintah setiap tahun untuk memastikan awal bulan Hijriah berdasarkan metode rukyatul hilal dan perhitungan astronomi. Hasil sidang tersebut nantinya akan menjadi rujukan resmi bagi masyarakat dalam menentukan waktu pelaksanaan salat Idul Fitri.
Meski begitu, pemerintah sebelumnya telah memberikan gambaran awal terkait kemungkinan tanggal Lebaran 2026. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 serta Kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, Idul Fitri diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Prediksi tersebut membuat potensi perbedaan tanggal Lebaran dengan Muhammadiyah kembali muncul. Pasalnya, organisasi Islam tersebut telah lebih dulu menetapkan jadwal Idul Fitri berdasarkan Maklumat Muhammadiyah Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 dan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).
Melalui maklumat tersebut, Muhammadiyah menyatakan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Artinya, secara perhitungan organisasi tersebut, umat Islam yang mengikuti penetapan Muhammadiyah akan merayakan Lebaran sehari lebih awal dibandingkan prediksi pemerintah.
Menanggapi potensi perbedaan tersebut, Kementerian Agama menegaskan bahwa dinamika dalam penentuan awal bulan Hijriah merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam praktik keilmuan Islam. Setiap organisasi masyarakat Islam memiliki metode masing-masing dalam menentukan kalender ibadah.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa pemerintah menghormati berbagai pendekatan yang digunakan oleh organisasi keagamaan dalam menetapkan awal bulan Hijriah.“Pemerintah mengajak masyarakat untuk menunggu keputusan sidang isbat sebagai rujukan bersama dalam penetapan awal Syawal,” ujar Arsad.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap saling menghormati apabila nantinya terdapat perbedaan dalam penetapan hari raya. Menurutnya, perbedaan metode penentuan awal bulan tidak seharusnya memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Jika ada perbedaan, kedepankan sikap saling menghormati dan menjaga persatuan. Itu hal penting dalam menyikapi dinamika penentuan hari raya,” kata Arsad.
