BANGKOK/PHNOM PENH,Perspektif.co.id – Ketegangan lama di perbatasan Thailand–Kamboja kembali meledak menjadi kontak senjata berskala besar. Bentrokan terbaru antara militer kedua negara menewaskan sedikitnya tujuh warga sipil dan tiga prajurit, serta memaksa ribuan orang mengungsi dari zona konflik.
Eskalasi terjadi setelah Thailand melaporkan satu tentaranya tewas dalam baku tembak di garis perbatasan pada Senin (8/12) dini hari. Sehari berselang, Senin (9/12), situasi berbalik menjadi operasi militer terbuka ketika Bangkok mengerahkan jet tempur F-16 untuk menyerang target militer Kamboja.
Pemerintah Thailand menuding pasukan Kamboja sebagai pihak pertama yang melepaskan tembakan. Sebaliknya, Phnom Penh membantah dan menegaskan justru Thailand yang memulai insiden di wilayah perbatasan. Klaim saling tuduh ini membuat upaya meredam konflik semakin rumit.
Menurut otoritas Thailand, serangan udara F-16 dilancarkan terhadap sejumlah instalasi dan infrastruktur militer Kamboja yang dinilai mengancam pasukan mereka di lapangan. Bangkok menyebut operasi tersebut sebagai tindakan bela diri. Thailand mengklaim, penggunaan kekuatan udara dilakukan “dalam koridor hukum internasional” untuk melindungi prajurit dan wilayahnya.
Di sisi lain, Kamboja secara resmi menyatakan tidak melancarkan serangan balasan berskala penuh terhadap wilayah Thailand. Namun laporan media The Nation Thailand menyebut, pasukan Kamboja menembakkan roket BM-21 ke arah permukiman Ban Sai Tho 10 di Distrik Ban Kruat, Provinsi Buri Ram, pada Senin sekitar pukul 08.30 waktu setempat. Tembakan roket ini memicu kepanikan warga dan memperlebar dampak konflik ke area pemukiman sipil.
Bentrokan darat yang intens dilaporkan pecah di sejumlah titik perbatasan, termasuk Provinsi Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, hingga kawasan sekitar kompleks Kuil Preah Vihear yang sejak lama menjadi sumber sengketa dua negara. Hantaman artileri dan roket menyebabkan sejumlah rumah rusak, sementara fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit di sekitar garis depan terpaksa ditutup sementara.
Mengantisipasi eskalasi, pemerintah di Bangkok dan Phnom Penh sama-sama menginstruksikan warga di desa-desa perbatasan untuk mengungsi ke tempat aman. Proses evakuasi dilaporkan sudah berlangsung sejak Minggu, sebelum serangan udara dan rentetan roket mencapai puncaknya pada awal pekan ini.
Thailand sempat mengeluarkan ultimatum kepada Kamboja agar kembali mematuhi gencatan senjata pada Senin pukul 18.00 waktu setempat. Namun, menurut otoritas Thailand, imbauan itu diabaikan sehingga militer mereka kembali melancarkan serangan pada Selasa pagi. Kondisi ini kian kontras dengan fakta bahwa kedua negara sebenarnya telah menyepakati perjanjian damai dan gencatan senjata pada Oktober lalu, yang kini praktis runtuh oleh rangkaian insiden terbaru.
Operasi militer Thailand saat ini dilaporkan berpusat di wilayah Sa Kaeo, salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Kamboja. Juru bicara Angkatan Darat Kerajaan Thailand Mayor Jenderal Winthai Suvaree menjelaskan, pasukan mereka menggunakan persenjataan ringan, termasuk mortir, dalam operasi di garis depan. Sementara itu, pihak Kamboja disebut mengandalkan peluncur roket BM-21 sebagai salah satu senjata utamanya.
Ketegangan juga merembet ke Provinsi Trat di kawasan timur Thailand. Di wilayah ini, operasi militer melibatkan unsur Angkatan Laut. Marinir Thailand diturunkan setelah pasukan Kamboja diduga menyusup dan mendirikan pangkalan di dalam wilayah yang diklaim sebagai teritori Thailand. Penempatan pangkalan ini memicu respons keras dari Bangkok yang menilai langkah tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan.
Hingga kini belum ada indikasi kuat bahwa kedua negara siap menurunkan skala konflik. Sementara korban jiwa dan kerusakan infrastruktur terus bertambah, komunitas internasional diperkirakan akan mendesak Bangkok dan Phnom Penh kembali ke meja perundingan dan memulihkan implementasi gencatan senjata yang disepakati sebelumnya.
Meskipun sejarah sengketa perbatasan Thailand–Kamboja bukan hal baru, ledakan kekerasan kali ini kembali menegaskan rapuhnya stabilitas keamanan di kawasan tersebut. Tanpa mekanisme de-eskalasi yang efektif, risiko konflik meluas dan memakan lebih banyak korban sipil masih sangat nyata.
