JAKARTA, Perspektif.co.id - Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mengkaji berbagai opsi penghematan bahan bakar minyak (BBM), termasuk kemungkinan penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH). Wacana tersebut mencuat di tengah lonjakan harga minyak dunia yang dipicu ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Usulan tersebut langsung mendapat tanggapan dari kalangan pelaku usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menyatakan bahwa dunia usaha memahami dinamika pasar energi global saat ini yang berpotensi meningkatkan biaya energi dan logistik di dalam negeri.
Menurutnya, setiap langkah efisiensi yang tengah dipertimbangkan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan energi serta mengelola harga BBM tentu menjadi perhatian pelaku usaha. Namun demikian, ia menilai wacana kebijakan seperti WFH perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.
“Terkait wacana kebijakan seperti work from home (WFH) tentu perlu dilihat desain kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu seperti apa, sekaligus mencermati pemetaan dampaknya dalam banyak aspek, termasuk dari sudut pandang produktivitas dan keberlangsungan operasional dunia usaha,” kata Shinta saat dihubungi, Senin (16/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa penerapan WFH tidak bisa diberlakukan secara seragam di semua sektor ekonomi. Banyak sektor riil yang sangat bergantung pada kehadiran fisik pekerja untuk menjaga aktivitas produksi dan distribusi tetap berjalan.
“Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Di sisi lain, Shinta menilai ada beberapa sektor yang relatif lebih fleksibel untuk menerapkan pola kerja jarak jauh. Sektor teknologi informasi maupun profesi kreatif dinilai memiliki karakter pekerjaan yang memungkinkan penerapan WFH secara lebih optimal.
“Begitupun ada sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif. Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak,” tambahnya.
Karena itu, kalangan pengusaha berpandangan bahwa pengaturan pola kerja seperti WFH sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan. Dengan demikian, setiap perusahaan dapat menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan operasional serta karakteristik sektor usahanya.
Shinta juga menilai bahwa jika pemerintah ingin melanjutkan pembahasan wacana tersebut, diperlukan kajian yang lebih komprehensif serta ruang diskusi antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini dinilai penting agar kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi nasional.
“Hal ini diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan penghematan energi, tanpa menimbulkan disrupsi terhadap aktivitas ekonomi dan operasional sektor usaha yang terdampak,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta para menteri di kabinetnya mempelajari berbagai langkah efisiensi energi untuk mengantisipasi dampak konflik di Timur Tengah terhadap lonjakan harga BBM global. Salah satu contoh yang disoroti adalah kebijakan yang diterapkan di Pakistan, yang menerapkan sistem kerja dari rumah bagi sekitar setengah dari total pegawai.
Kebijakan tersebut berlaku bagi pegawai pemerintah maupun sektor swasta. Selain menerapkan WFH bagi sekitar 50 persen tenaga kerja, pemerintah Pakistan juga memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah penghematan energi.
“Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari,” ujar Prabowo.
