Perspektif.co.id - Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem memastikan tidak ada pembatasan bagi bantuan internasional yang ingin masuk ke Aceh untuk membantu penanganan banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa hari terakhir. Sikap ini disampaikan usai rapat percepatan penanganan bencana se-Sumatra yang digelar di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12).
"Saya rasa tidak ada larangan. Sah-sah saja, tidak ada masalah," ujar Mualem kepada wartawan. Ia menegaskan, baik relawan internasional maupun bantuan logistik dari luar negeri yang masuk ke Aceh tidak akan dipersulit oleh pemerintah daerah. "Mereka tolong kita, kok kita persulit?" imbuhnya, menegaskan keterbukaan Aceh terhadap dukungan dari negara sahabat di tengah situasi darurat.
Sejauh ini, bantuan luar negeri yang sudah tiba di Aceh datang dari Malaysia dan China. Dari Malaysia, bantuan berupa obat-obatan dan tenaga dokter telah mendarat untuk memperkuat layanan kesehatan bagi korban bencana. Sementara itu, dari China telah tiba lima relawan yang ditugaskan membantu pencarian jenazah korban yang masih tertimbun lumpur di sejumlah titik terdampak banjir bandang dan longsor.
Mualem mengungkapkan, gelombang bantuan berikutnya dari Malaysia juga sudah dijadwalkan. Pada Rabu (10/12), Negeri Jiran itu dijadwalkan kembali mengirim sekitar 3 ton obat-obatan tambahan beserta tim dokter untuk memperkuat penanganan medis di lapangan. "Mereka (bantuan Malaysia) hari Rabu akan datang membawa obat sebanyak 3 ton lagi dan dokter," kata Mualem.
Di sisi lain, pemerintah pusat menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai masih mencukupi untuk membiayai penanganan bencana di Aceh dan wilayah lain di Sumatra. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan pemerintah memiliki komponen dana siap pakai yang dapat digunakan untuk kebutuhan darurat kebencanaan, mulai dari logistik, infrastruktur dasar, hingga dukungan pemulihan awal.
Prasetyo menyebut hingga saat pernyataannya disampaikan, pemerintah pusat belum secara resmi menerima bantuan internasional yang masuk dalam skema penanganan bencana oleh pemerintah Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah RI masih sanggup mengatasi dampak banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai daerah di Sumatra dengan mengandalkan APBN dan sumber daya nasional yang tersedia.(Jombang News)
Pernyataan terbuka dari Gubernur Aceh terkait bantuan asing ini muncul di tengah masifnya dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai dari puluhan ribu rumah rusak hingga akses jalan terputus dan ribuan warga mengungsi. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah dan hunian sementara, sementara pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan lembaga kemanusiaan internasional dan negara sahabat yang menawarkan dukungan di lapangan.
Dengan terbukanya ruang bagi bantuan internasional di Aceh dan klaim kecukupan APBN dari pemerintah pusat, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra internasional menjadi krusial agar dukungan dana, logistik, dan sumber daya manusia dapat tersalurkan cepat dan tepat sasaran kepada para korban banjir dan longsor di seluruh wilayah terdampak di Sumatra.
