Perpektif.co.id - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2025 tercatat defisit Rp695,1 triliun atau setara 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Realisasi ini melebar dibanding target defisit dalam APBN 2025 yang sejak awal dipatok 2,53% PDB, serta lebih besar dari besaran defisit yang dihitung pemerintah dalam target nominal Rp616,2 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pelebaran defisit terjadi karena pendapatan negara yang masuk ke kas pemerintah tidak mampu menutup belanja yang telah direalisasikan sepanjang tahun. Hingga 31 Desember 2025, pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7% dari target APBN 2025 Rp3.005,1 triliun. Di sisi lain, belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target Rp3.621,3 triliun.
Meski defisit membengkak, Purbaya menegaskan pemerintah menjaga agar angkanya tidak menembus batas defisit 3% PDB sebagaimana ketentuan dalam undang-undang. “Walau melembung, kami pastikan di bawah 3 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).
Ia juga menekankan defisit 2025 yang melebar tetap dikelola agar tidak melewati batas psikologis tersebut. “Defisitnya membesar ke Rp 695,1 triliun itu lebih tinggi dari target APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun. Tapi kita tetap jaga, pastikan bahwa defisitnya tidak di atas 3%,” ujar Purbaya. (Liputan6)
Dari rincian penerimaan, realisasi penerimaan perpajakan tercatat Rp2.217,9 triliun atau 89% dari target Rp2.490,9 triliun. Rinciannya, penerimaan pajak mencapai Rp1.917,6 triliun (87,6% dari target Rp2.189,3 triliun) dan kepabeanan-cukai Rp300,3 triliun (99,6% dari target Rp301,6 triliun). Sementara itu penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp534,1 triliun atau 104% dari target Rp513,6 triliun, sedangkan hibah Rp4,3 triliun atau 733,3% dari target Rp600 miliar.
Pada sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp2.602,3 triliun atau 96,3% dari target Rp2.701,4 triliun. Belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target Rp1.160,1 triliun, sedangkan belanja non-K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target Rp1.541,4 triliun. Untuk transfer ke daerah (TKD), realisasi tercatat Rp849 triliun atau 92,3% dari target Rp919,9 triliun.
Menjawab pertanyaan mengapa pemerintah tidak memangkas belanja agar defisit lebih kecil, Purbaya menilai langkah tersebut justru berisiko menekan perekonomian ketika kondisi sedang melemah. “Kenapa nggak potong belanja agar defisit kecil? Ketika ekonomi kita downfall, kita harus menurunkan stimulus perekonomian. Ini cara pemerintah menjaga ekonomi tumbuh berkesinambungan tanpa membebani APBN,” jelasnya.
Selain itu, keseimbangan primer tercatat defisit Rp180,7 triliun, lebih lebar dari target awal Rp63,3 triliun. Realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp744 triliun, dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp48,9 triliun.
