Perspektif.co.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Hingga Selasa (2/12) sore, jumlah korban meninggal dunia tercatat sudah mencapai 712 orang.

Dalam data yang ditampilkan di situs resmi BNPB, jumlah korban hilang di tiga provinsi tersebut juga masih sangat tinggi, yakni 507 orang. Angka ini menegaskan betapa besar skala bencana yang terjadi dalam sepekan terakhir di kawasan utara dan barat Sumatra.

Secara rinci, di Aceh tercatat 218 orang meninggal dunia dan 227 orang masih dinyatakan hilang. Sementara di Sumut, jumlah korban tewas mencapai 301 orang dengan 163 orang lainnya masih belum ditemukan.

Adapun total korban luka-luka akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar mencapai 2.564 orang. BNPB juga melaporkan, warga yang terdampak langsung bencana di tiga provinsi itu menembus sekitar 3,3 juta jiwa, baik yang harus mengungsi maupun yang mengalami gangguan aktivitas dan kehilangan mata pencaharian.

Banjir bandang dan tanah longsor tersebut menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di tiga provinsi. Ribuan rumah warga dilaporkan rusak berat, hanyut, atau tertimbun material longsor. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas umum lainnya juga terdampak parah.

Dari sisi ekonomi, Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian akibat bencana ini mencapai sekitar Rp68,67 triliun. Estimasi tersebut dihitung dari lima komponen utama kerugian.

Pertama, kerusakan rumah warga, dengan asumsi kerugian rata-rata Rp30 juta per rumah. Kedua, kerusakan jembatan dengan biaya pembangunan kembali diperkirakan sekitar Rp1 miliar per jembatan.

Ketiga, hilangnya pendapatan keluarga yang dihitung berdasarkan rata-rata penghasilan harian di masing-masing provinsi dikali 20 hari kerja. Keempat, kerusakan lahan sawah dengan kerugian dihitung dari kehilangan gabah sekitar Rp6.500 per kilogram dengan asumsi satu hektare sawah mampu menghasilkan tujuh ton.

Kelima, kerusakan jalan yang membutuhkan biaya perbaikan sekitar Rp100 juta untuk setiap 1.000 meter ruas jalan yang terdampak banjir dan longsor. Rangkaian parameter itu kemudian dijumlahkan sehingga mencapai angka estimasi kerugian Rp68,67 triliun.

Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bencana besar yang melanda Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh ini tidak bisa hanya dipandang sebagai konsekuensi cuaca ekstrem. Menurut Walhi, skala kerusakan yang terjadi berkaitan erat dengan maraknya alih fungsi lahan dan hilangnya tutupan hutan dalam beberapa tahun terakhir.

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menjelaskan bahwa dalam analisis mereka, sejak 2016 hingga 2024, tiga provinsi tersebut telah kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hutan. Di saat yang sama, tercatat ada 631 izin perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Perusahaan-perusahaan ini bergerak di sektor tambang, perkebunan monokultur sawit, PBPH atau Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, dan industri energi berskala besar seperti PLTA, termasuk yang berada di kawasan Batang Toru dan wilayah lainnya,” kata Uli.

Menurut Uli, kombinasi ekspansi izin usaha dan perubahan tata guna lahan membuat kondisi ekologis di tiga provinsi tersebut menjadi sangat rentan. Ketika cuaca ekstrem terjadi, daya rusak bencana menjadi jauh lebih besar karena fungsi alami kawasan hutan dan daerah tangkapan air telah menurun drastis.

“Alih fungsi lahan itu kami lihat sebagai penyebab utama banjir besar di tiga provinsi tersebut. Curah hujan, siklon, dan faktor meteorologis lainnya hanya pemicu. Persoalan mendasarnya adalah ekosistem kita sudah rapuh,” ujarnya.

Temuan Walhi ini menambah tekanan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga serius melakukan pemulihan lingkungan dan penataan ulang perizinan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Tanpa koreksi mendasar, risiko bencana serupa dengan skala kerusakan yang sama atau bahkan lebih besar dikhawatirkan akan berulang di masa mendatang.